TINGKATKAN MUTU KELEMBAGAAN SYARIAH, FORUM DEKAN FSH INDONESIA ADAKAN KERJA SAMA DENGAN HEYLAW INDONESIA
Media Center - Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia telah mengumumkan kolaborasi strategisnya dengan HeyLaw Indonesia dalam sebuah pertemuan penting yang diselenggarakan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Selasa, 05/09/2023).
HeyLaw Indonesia, sebuah lembaga konsultan hukum terkemuka di Indonesia, dan Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN bekerja sama untuk mengembangkan inovasi dalam pendidikan hukum dan syariah serta meningkatkan kualitas lulusan dari fakultas syariah dan hukum.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh dua puluh delapan dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN se-Indonesia, diantaranya Ketua Forum, Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., Sekretaris Forum, Prof. Dr. HM. Noor Harisudin, S.Ag., S.H., M.Fil.I. dan dihadiri oleh CEO HeyLaw Indonesia, Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A., Ph.D.
.jpeg)
Prof. Makhrus menyatakan bahwa kerja sama ini penting untuk penguatan kelembagaan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN se-Indonesia. “Penguatan Kelembagaan FSH sangat penting dan oleh karenanya kita Kerjasama dengan HeyLaw Indonesia”, ujar Prof Makhrus dalam sambutannya.
Sementara, Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang juga sebagai Sekretaris Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN, Prof. Harisudin, menyatakan kerja sama ini sangat dibutuhkan oleh para dekan sebagai pimpinan tertinggi Fakultas Syariah dan Hukum PTKIN Seluruh Indonesia untuk meningkatkan mutu kualitas para mahasiswa, menaikkan reputasi lembaga, dan memberi luang kepada para dekan untuk melakukan rekognisi melalui konsultan hukum dan juga pengisi SKPI (Sertifikat Keterangan Pendamping Ijazah).
"Kerjasama ini adalah langkah penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan riset di bidang hukum dan syariah di Indonesia. Kami sangat antusias tentang potensi kerjasama dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkontribusi positif dalam masyarakat" terang Prof Haris yang juga Ketua Pengurus Pusat (PP) Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara.
.jpeg)
Selain itu Prof Haris juga berharap kerjasama antara Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dengan HeyLaw Indonesia juga membuka peluang magang bagi mahasiswa. Prof Haris juga mengungkapkan harapan untuk menghadirkan pengalaman praktis dalam dunia hukum kepada mahasiswa melalui kolaborasi ini.
“Kami sangat mengharapkan kerjasama ini juga akan membuka peluang magang yang bermanfaat bagi mahasiswa kami. Melalui magang, mahasiswa akan dapat mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang mereka peroleh di dalam kelas ke dunia luar” tambah Prof Haris yang juga sebagai Ketua Komisi Pengkajian, Penelitian, dan Pelatihan MUI Jawa Timur.
CEO HeyLaw Indonesia, Dr. Awaludin Marwan dalam kemitraan ini menjelaskan HeyLaw sebagai platform hukum menyediakan beberapa layanan hukum, seperti Edukasi yang terdiri dari ratusan kelas-kelas hukum secara virtual. Termasuk memfasilitasi kampus-kampus PTKIN dengan program kelas SKPI yang siap membantu dan mengupgrade skill mahasiswa di bidang hukum.
”Kelas SKPI merupakan bagian dari layanan edukasi yang telah HeyLaw siapkan dengan video pembelajaran online berkualitas, pengajar yang kompeten dan mengandung tips & trik bagi calon Sarjana Hukum Islam dalam mempersiapkan diri menjadi praktisi hukum,” pungkas CEO HeyLaw Indonesia.
.jpeg)
Selain itu Dr. Awaludin mengatakan sertifikasi SKPI ini akan sangat mendukung PTKIN untuk dapat memenuhi Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No.17 Tahun 2020.
”Dalam pasal tersebut mewajibkan bahwa ijazah kelulusan bagi mahasiswa wajib didampingi oleh SKPI,” tambah Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta.
Terakhir Dr. Awaludin menyatakan bahwa HeyLaw juga menjalin kerjasama untuk membantu penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi PTKIN dalam hal pengabdian. Para dosen dapat melakukan pengabdian dengan terlibat aktif menjadi konsultan hukum di layanan konsultasi.
”Konsultasi merupakan forum yang dapat mempertemukan masyarakat dengan konsultan hukum. Dengan layanan ini, akan mempermudah para dosen untuk memenuhi salah satu pilar dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian,” tambahnya.
Reporter : Akhmal Duta Bagaskara
Editor: M. Irwan Zamroni Ali, SH, MH
